Login | Registrasi

Industri Baja Lapis Seng Terancam Bangkrut

  • 21 Desember 2016
  • 15:40:12
  • dedipe
  • Lainnya

Sejumlah perusahaan baja lapis seng (BjLS) nasional dipastikan bangkrut, bila produk impor sejenis terus membanjiri pasar domestik.

Sejumlah perusahaan baja lapis seng (BjLS) nasional dipastikan bangkrut, bila produk impor sejenis terus membanjiri pasar domestik. Saat ini, impor BjLS bebas bea masuk (BM), sedangkan impor bahan baku berupa baja canai dingin (cold rolled coil/CRC) dikenakan bea masuk anti dumping (BMAD) 43% ditambah BM 15%.

“Keadaan ini membuat produsen BjLS lokal tidak mampu bersaing. Kalau industri baja hilir bangkrut, kami jamin industri hulu ikut terpukul," kata General Manager PT Intan Nasional Iron Industri, salah satu produsen BjLS lokal, Nur Bahagia di Jakarta, Selasa (20/12).

Nur menjelaskan, pasokan bahan baku BjLS dalam negeri saat ini langka. Ini lantaran PT Krakatau Steel Tbk (KS) tidak mampu memasok CRC sesuai kebutuhan industri BjLS. KS hanya sanggup memasok 15% kebutuhan industri baja hilir.

Di sisi lain, dia menyatakan, pemerintah justru membebaskan BM BjLS impor Akibatnya, semakin banyak produk impor masuk pasar dalam negeri. "Bagaimana pabrik lokal bisa mempekerjakan ribuan orang dan bertahan hidup, kalau produk impor terus masuk dan menyerang," ujar dia.

Nur menegaskan, jika pemerintah tidak mengubah skema impor bahan baku BjLS, dipastikan ribuan karyawan di sektor ini akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagai contoh, Intan Nasional sudah melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan karena tidak mampu lagi berproduksi.

“Kami terpaksa mem-PHK sejumlah karyawan. Sejak 4 tahun belakangan, perusahaan kami merugi Rp 100 miliar disebabkan Peraturan Pemerintah (PP) No.65/PMK.011/2013 tentang BMAD impor bahan baku BjLS,” terang dia.

Dia meminta Presiden Joko Widodo mencabut PP tersebut untuk mencegah memburuknya kondisi industri BjLS dalam negeri. Nur mengaku sudah mengirimkan surat keberatan atas dihidupkannya kembali BMAD CRS/S tersebut, dengan nomor 002/INII/XII/2016 kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan RI.

“Saat ini, pemerintah tidak melihat bahwa kebijakan- kebijakan yang diberlakukan sebenarnya banyak yang mengganggu perekonomian Indonesia seperti dibebaskannya seng atap non-SNI impor untuk masuk ke Tanah Air tanpa dikenakan BMAD,” terang dia.


Sumber : Beritasatu.com



Berita Lainnya