Login | Registrasi

Kemenperin Keluarkan Beleid Baru Impor Baja

  • 11 Januari 2017
  • 12:57:39
  • dedipe
  • Produk

Pemerintah mengeluarkan beleid anyar terkait impor baja.

Pemerintah mengeluarkan beleid anyar terkait impor baja. Salah satunya guna memperketat pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan pencampuran boron pada baja paduan.

Peraturan Menteri No. 86/2016 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang ditetapkan pada 29 Desember 2016 dan berlaku hingga 31 Desember 2019.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan dalam aturan yang baru, ruang lingkup monitoring baja yang dilakukan Kementerian Perindustrian lebih diperluas.

“Ya betul. Peraturan menteri itu salah satunya diterbitkan untuk mengelola impor baja paduan yang banyak dicampur dengan boron,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/1).

Dia menjelaskan selama ini banyak modus yang dilakukan importir untuk memasukkan baja karbon ke Indonesia dengan mencampurnya dengan boron agar disebut sebagai baja paduan (alloy steel).

Pasalnya, bea masuk untuk baja paduan hanya dipatok sekitar 0%-5%, sedangkan untuk carbon steel, termasuk hot rolled coil (HRC) dan cold rolled coil(CRC) bisa mencapai 10%-15% yang masih ditambah bea masuk anti dumping (BMAD).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika, impor baja paduan yang terdiri dari HRC, CRC, dan wire rod mengalami pelonjakan pada 2015 menjadi lebih dari 1 juta ton, padahal pada 2012 masih sekitar 581.000 ton.

Untuk itu, diperlukan aturan yang lebih ketat. Salah satunya dengan mewajibkan perusahaan menyertakan beberapa dokumen tambahan, seperti rencana kebutuhan impor barang, kapasitas, rencana produksi, dan kebutuhan bahan baku dalam masa satu tahun produksi.

Dan yang tidak kalah penting, perusahaan harus melampirkan laporan produksi dan realisasi impor dalam dua tahun terakhir serta memberikan penjelasan teknis mengenai tujuan barang yang diimpornya.

Selain monitoring yang diperluas, jumlah kode HS baja yang diatur mengikuti aturan tersebut juga diperluas, yaitu menjadi sekitar 342 kode HS kategori besi dan baja, 63 baja paduan, dan 88 produk turunannya.

“Ya betul. Dengan aturan ini Kemenperin tetap bisa memastikan bahan baku baja tidak akan terganggu suplainya,” katanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Hidayat Triseputro mengatakan regulasi tersebut merupakan langkah pemerintah untuk mengamankan industri dalam negeri dari impor baja dengan harga yang tidak bersaing.

“Regulasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan utilisasi kapasitas produksi nasional. Untuk baja lokal tertentu yang belum bisa diproduksi (dalam negeri) silakan impor, tapi untuk yang sudah bisa diproduksi lokal, sebaiknya menggunakan produksi lokal,” terangnya.


Sumber : industri.bisnis.com



Berita Lainnya