Login | Registrasi

Membanggakan, Boiler Produk Anak Bangsa

  • 19 Februari 2018
  • 10:33:41
  • 4
  • Lainnya

Pemerintahan Jokowi-JK telah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di semua sektor terutama pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pemerintahan Jokowi-JK telah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di semua sektor terutama pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Salah satu poin yang ditekankan dalam peraturan tersebut adalah penggunaan produk lokal di pembangkit 35.000 Megawatt (mw) serta jaringan transmisi 46.000 kms.

PT Kokoh Semesta yang merupakan salah satu industri penyedia boiler berpendapat bahwa regulasi yang dibuat melalui Peraturan Mentri Perindustrian (Permenprin) Nomor 54 tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan belum bisa memaksimalkan pengadaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

“Untuk sekarang ini Permenprin masih menjadi anjuran saja, namun tidak ada sangsi tegas bila terjadi pelanggaran , khususnya bila kita bicara pengadaan boiler,” ungkap Bhirawa Hatmanto selaku Marketing Manager PT Kokoh Semesta, Jumat (19/01/2018). Bhirawa yang juga menjabat sebagai Boiler & Pressure Parts Div. Head di Indonesia Boiler Turbine Association (IBTA) berharapa bahwa pemerintah bisa membuat barrier untuk produsen serta pemberian sangsi tegas ke oknum yang masih menyalahi atuan mengenai TKDN.

PT Kokoh Semesta yang juga berkolaborasi dengan PT Maxitherm Boilers Indonesia sebagai pembuat dan memasarkan boiler menyatakan bahwa perlu adanya perubahan regulasi impor. Menurut Bhirawa, industri boiler di Indonesia mampu memproduksi di bawah 200 Megawatt asalkan pengadaan matrial yang tidak ada di Indonesia bisa dipermudah.

“Seharusnya jangan di samakan anatara impor barang jadi dengan matrial untuk produksi, sehingga produsen bisa bersaing harga dan waktu pengerjaan dengan produk luar. Lalu, pemerintah perlu melonggarkan regulasi matrial impor karena masih ada matrial yang kita gunakan tidak diproduksi di dalam negeri. Serta jangan memberikan pembebasan pajak masuk ke barang jadi,” ungkap Bhirawa.


Sumber : Tabloid Steelindonesia



Berita Lainnya