Login | Registrasi

Permendag no. 22 Mengancam Industri Baja Dalam Negeri

  • 08 Maret 2018
  • 10:31:30
  • 4
  • Lainnya

Kebijakan baru Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menerbitkan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan ) No. 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja pada tanggal 10 Januari 2018 dipertanyakan sebagian kalangan.

Kebijakan baru Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menerbitkan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan ) No. 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja pada tanggal 10 Januari 2018 dipertanyakan sebagian kalangan.

Dikuatirkan melalui Permendag ini pelaku industri baja turunan yang menyerap puluhan  ribu tenaga kerja terancam gulung tikar. Sejumlah pelaku industri besi dan baja hilir nasional merasa khawatir akan membanjirnya produk impor di pasar dalam negeri. Apabila dalam pengajuan perizinan impor oleh importir umum tidak dikendalikan, importasi produk jadi dari besi dan baja akan melimpah dan mengancam industri dalam negeri.

Persoalan muncul ketika Mendag menghapus aturan Pasal 4 Permedag No. 82 Tahun 2016 yaitu untuk memperoleh persetujuan impor sebagaimana dimaksud ayat 3 ayat 1, perusahaan harus mengajukan permohonan secara electronik kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Pertimbangan Tehnis Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk. Namun dalam Permendag No. 22 poin pertimbangan teknis dari Menteri Perindustrian dihapus.

Kebijakan baru itu juga telah menimbulkan kecemasan bagi industri baja turunan pengguna kawat baja yang memproduksi baut, mur, paku, wire mesh, baja pra tekan, san lainnya akan ancaman dibanjirkan oleh serangan produk impor.

Kebijakan tersebut lebih mencerminkan ketidak berpihakan terhadap industri dalam negeri. Contoh seperti rekomendasi anti dumping terhadap Steel Wire Rod (SWR) yang dikeluarkan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) belum lama ini.

Menurut Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (Persero) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi , praktek ini sudah terjadi sejak 2011. Al hasil, pihak yang dirugikan adalah produsen dalam negeri serta pemerintah harus menanggung rugi karena ketiadaan bea masuk.

"Kami prihatin, karena barang impor dari China pasti harganya lebih murah, meskipun kualitasnya jauh lebih bagus produk Indonesia. Namun, karakter market Indonesia pada umumnya, referensinya cuma harga," katanya.

Ia menggarisbawahi tantangan KS ke depan tidak hanya impor barang jadi, melainkan penggunaan teknologi pabrikan baja China yang berpindah ke Indonesia dan tidak menghasilkan besi beton dengan kualitas tinggi.

Hal ini mengingat adanya penghapusan pasal 4 dari isi Permedag Nomor 82 Tahun 2016 yaitu untuk memperoleh persetujuan impor sebagaimana dimaksud ayat 3 ayat 1 , bahwa perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri diharuskan melampirkan Pertimbangan Tehnis oleh Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk .

Oleh sebab itu tentu tak salah publik menilai bahwa kebijakan Menteri Perdagangan diduga tujuannya terkesan untuk menghidupkan peran pelaku importir atau pemburu rente dari pada membesarkan industri dalam negeri.

Bahkan, melalui kebijakan hilirisasi industri mampu membawa efek yang luas berupa peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Apalagi, Indonesia tengah menargetkan produksi 10 juta ton baja pada tahun 2025.


Sumber : Tabloid Steelindonesia



Berita Lainnya