Login | Registrasi

ASOSIASI MASYARAKAT BAJA INDONESIA

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

  1. Organisasi ini bernama Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia, disingkat AMBI
  2. AMBI dibentuk dan didirikan di Cibitung pada hari kamis tanggal 26 April 2001 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2
Tempat Kedudukan

AMBI berkedudukan di Negara Republik Indonesia dan dapat memiliki perwakilan � perwakilan di seluruh Indonesia dan/atau di luar negeri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Maksud

AMBI merupakan organisasi profesional bermaksud :

  1. Menyediakan data/informasi/buku/majalah mengenai material dan konstruksi baja secara cepat dan akurat.
  2. Mengembangkan kajian dan pengunaan material baja yang meliputi kegiatan penelitian, fabrikasi, perancangan dan pemasangan secara efektif dan efisien.
  3. Menjalin kemitraan yang sinergis antara produsen, penyedia jasa dan pengguna jasa material baja.
Pasal 4
Tujuan

AMBI merupakan organisasi profesional yang bertujuan :

  1. Menjadi pusat informasi, media komunikasi, konsultasi , dan kerjasama antar anggota, dunia usaha dan asosiasi lain yang terkait.
  2. Menyediakan Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) Nasional yang harmonis dengan NSPM Internasional.
  3. Memasyarakatkan pengunaan struktur baja dengan memberikan pengetahuan secara utuh mengenai keunggulan komparatif dan realibilitasnya.
  4. Memberikan sertifikasi kepada ahli baja Indonesia yang bertaraf Internasional.

BAB III
KEGIATAN

Pasal 5
Kegiatan

Kegaiatan AMBI adalah :

  1. Mengumpulkan , mengolah, dan menyebarluaskan informasi material baja kepada anggota dan masyarakat umum.
  2. Mengadakan penelitian dan pengembangan mengenai aplikasi konstruki baja dalam desain.
  3. Menyelenggarakan pertukaran informasi melalui interaksi antar anggota dalam bentuk forum-forum pertemuan.
  4. Menjalin hubungan kerjasama antar produsen, penyedia jasa, dan penguna jasa baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri.
  5. Mengadakan pendidikan formal maupun non formal mengenai material baja dan aplikasinya dalam konstruksi.
  6. Meyediakan peraturan-peraturan dalam konstruksi desain baja yang sesuai dengan perkembangan yang ada.
  7. Mengeluarkan sertivikasi dan verivikasi kepada ahli baja di Indonesia yang bertaraf Internasional.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 6
Jenis-Jenis Anggota

Keanggotaan AMBI terdiri dari:

  1. Anggota Biasa
  2. Anggota Utama
  3. Anggota Kehormatan.
Pasal 7
Anggota Biasa

Anggota Biasa adalah seseorang atau badan lembaga yang mempunyai hubungan, perhatian, minat, dan keahlian dalam bidang material/konstruksi baja.

Pasal 8
Anggota Utama

Anggota Utama adalah seseorang atau badan lembaga yang bertindak sebagai pendiri yang memberikan komitmen penuh untuk kesinambungan AMBI atau yang telah berjasa dalam mengembangkan AMBI.

Pasal 9
Anggota Kehormatan

Anggota Kehormatan adalah seseorang yang karena pengetahuan dan pengalamanya di bidang material atau konstruksi baja, atau karena jasanya yang besar terhadap pengembangan AMBI, dipandang perlu untuk diangkat menjadi anggota kehormatan.

Pasal 10
Tata Cara Menjadi Anggota

Untuk menjadi Anggota Biasa adalah :

  1. Seseorang atau badan lembaga mengajukan permohonan dan mendaftarkan dirinya menjadi anggota AMBI.
  2. Membayar iuran anggota yang waktu dan besarnya ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

Untuk menjadi Anggota Utama adalah :

  1. Seseorang atau badan lembaga mengajukan permohonan dan mendaftarkan dirinya menjadi anggota AMBI.
  2. Seseorang atau badan lembaga yang mendirikan dan memberikan komitmen penuh untuk kesinambungan AMBI.
  3. Seseorang atau badan lembaga yang dipilih/diputuskan dalam Musyawarah Nasional.
  4. Membayar iuran anggota yang waktu dan besarnya ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

Untuk menjadi Anggota Kehormatan adalah :

Seseorang yang diusulkan oleh Pengurus Harian dan disahkan Dewan Pimpinan Harian berdasarkan referensi masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9.

Pasal 11
Hak dan Kewajiban Anggota

Hak dan Kewajiban Anggota Biasa adalah :

  1. Mempunyai Hak Bicara dan Hak Dipilih menjadi Anggota Pengurus AMBI, serta hak mengikuti seluruh kegiatan organisasi.
  2. Mempunyai hak untuk memperoleh dan meminta bantuan atau bimbingan dalam kegiatannya di bidang material/kontruksi baja.
  3. Menjunjung tinggi nama baik, etika dan martabat AMBI
  4. Mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar AMBI dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, terutama dibidang material/konstruksi baja.

Hak dan Kewajiban Anggota Utama adalah :

  1. Mempunyai Hak Bicara dan Hak Suara; Hak Memilih dan Hak Dipilih menjadi Anggota Pengurus AMBI, serta hak mengikuti seluruh kegiatan organisasi.
  2. Mempunyai hak untuk memperoleh dan meminta bantuan atau bimbingan dalam kegiatannya di bidang material/kontruksi baja.
  3. Menjunjung tinggi nama baik, etika dan martabat AMBI.
  4. Mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar AMBI dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, terutama dibidang material/konstruksibaja.

Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan adalah :

  1. Mempunyai Hak Bicara dan hak mengikuti seluruh kegiatan organisasi.
  2. Menjunjung tinggi nama baik, etika dan martabat AMBI
  3. Mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar AMBI dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, terutama dibidang material/konstruksi baja.
Pasal 12
Keanggotaan Berakhir

Keanggotaan AMBI berakhir bila :

  1. Seseorang atau lembaga yang mengajukan permohonan untuk berhenti menjadi anggota.
  2. Seseorang atau lembaga yang diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar.
  3. Seseorang atau lembaga yang berhalangan tetap.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 13
Organisasi

Organisasi AMBI terdiri dari :

  1. Dewan Pimpinan Harian
  2. Dewan Komisariat
  3. Dewan Pakar
  4. Dewan Pelindung
  5. Dewan Pembina
Pasal 14
Dewan Pimpinan Harian

Dewan Pimpinan Harian, disingkat DPH adalah perangkat organisasi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan organisasi AMBI dan mewakili organisasi Keanggotaan DPH sekurang-kurangnya terdiri dari : ( i ) Seorang Ketua Umum, ( ii ) Seorang Sekretaris Umum, (iii) Seorang Bendahara Umum, dan (iv) Seorang Anggota.

Tugas DPH :

  1. Menyusun tata kerja, perumusan tugas, dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas.
  2. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja yang diamanatkan oleh Musyawarah Nasional menjadi rencana kerja tahunan.
  3. Mengkoordinasikan hubungan kerja dengan Dewan Pakar.
  4. Menyusun Laporan untuk dipertanggung-jawabkan dalam Musyawarah Nasional berikutnya.
  5. Mengatur, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat-Rapat Kerja lainnya.
  6. Melaksanakan dan memelihara hubungan kerja dengan dengan Instansi Pemerintah dan Swasta terkait, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
  7. Menerima atau memberhentikan anggota.
  8. Membuat anggaran keuangan tahunan untuk dilaksankan dengan persetujuan Dewan Pakar.
  9. Perangkat Eksekutif DPH.
  10. Sebagaimana penyelenggara organisasi sehari-hari, untuk melaksanakan tugas-tugas sebagimana ditetapkan pada Ayat 2 ) Pasal ini, DPH dapat dilengkapi dengan seperangkat Eksekutif yang bertanggungjawab kepada DPH, yang terdiri dari :
    • Seorang atau lebih Direktur Eksekutif yang memimpin kegiatan perkantoran AMBI, dibantu oleh seorang atau lebih karyawan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan perkantoran tersebut dengan baik dan lancar dengan mendapat imbalan yang layak. Selanjutnya organisasi perkantoran AMBI diatur oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Eksekutif.
  11. Komite Kerja (Ad-hoc Committee), yang jumlah dan penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya keputusan mengenai jumlah, penugasan dan susunan personalia Komite Kerja dikeluarkan oleh DPH setelah mendengarkan nasihat Dewan Pakar.
  12. Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari terbentuknya Perangkat Eksekutif seperti yang dimaksud dalam Ayat 3) Pasal ini, menjadi beban DPH.
Pasal 15
Dewan Komisariat

Dewan Komisariat, disingkat DK adalah : perangkat organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di tingkat Cabang/Daerah. Keanggotaan Dewan Komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari : ( i ) Seorang Ketua Umum, ( ii ) Seorang Sekretaris Umum, (iii) Seorang Bendahara Umum, dan (iv) Seorang Anggota.

Tugas Dewan Komisariat :

  1. Menyusun tata kerja, perumusan tugas, dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas ditingkat Cabang.
  2. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja yang diamanatkan oleh Musyawarah Nasional menjadi rencana kerja tahunan.
  3. Mengkoordinasikan hubungan kerja dengan Dewan Pimpinan Harian.
  4. Menyusun Laporan untuk dipertanggung-jawabkan dalam Musyawarah Nasional.
  5. Mengatur, mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Anggota di tingkat Cabang.
  6. Membuat anggaran keuangan tahunan untuk dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Pimipinan Harian.
Pasal 16
Dewan Pakar

Dewan Pakar adalah : perangkat organisasi yang menjalankan fungsi sebagai penasehat, narasumber atau penyumbang gagasan teknis untuk melancarkan tugas-tugas keorganisasian yang dijalankan oleh DPH. Keanggotaan Dewan Pakar dipilih di antara Anggota AMBI yang mewakili keahlian yang dianggap bermanfaat bagi AMBI. Ketua dan Anggota Dewan Pakar diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 17
Dewan Pelindung

Dewan Pelindung adalah para pejabat negara setingkat menteri yang terkait langsung dengan upaya pengembangan material/konstruksi baja, yaitu :

  1. Menteri Riset dan Teknologi.
  2. Menteri Pemukiman dan Prasarana Pengembangan Wilayah.
  3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
  4. Menteri Energi Sumber Daya Mineral
  5. Menteri Tenaga Kerja
Pasal 18
Dewan Pembina

Dewan Pembina adalah pejabat negara setara Eselon I dari departemen yang terkait, para pemimpin Industri swasta Nasional atau BUMN, Perguruan Tinggi dan para ketua umum dari berbagai ikatan/persatuan/himpunan organisasi yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 19
Musyawah Nasional

Musyawah Nasional merupakan perangkat organisasi tertinggi. Musyawarah Nasional diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Dewan Pimpinan Harian.

Musyawarah Nasional berwenang untuk :

  1. Menyusun, mengubah dan/atau menetapkan Anggaran Dasar.
  2. Menyusun dan menetapkan garis-garis besar program kerja untuk masa 3 (tiga) tahun yang akan datang.
  3. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Harian.
  4. Meminta dan menerima atau menolak Laporan Pertanggung-jawaban Ketua Dewan Pimpinan Harian.
  5. Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pakar.
  6. Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Utama.

Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :

  1. Anggota Biasa
  2. Anggota Utama
  3. Anggota Kehormatan
  4. Peninjau

Musyawarah Nasional dipimpin oleh Ketua atau Anggota Dewan Pakar. Musyawarah Nasional dianggap sah dan mengikat apabila mencapai quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari � (setengah) jumlah Anggota Biasa dan Anggota Utama.

Apabila quarum belum tercapai :

  1. Musyawarah Nasional dapat ditunda 2 ( dua ) kali masing-masing selama setengah jam.
  2. Apabila setelah penundaan quorum tetap tidak tercapai, maka Musyawarah.
  3. Nasional dapat dilaksanakan oleh peserta yang hadir dengan persetujuan Ketua atau Anggota Dewan Pakar.

Keputusan Musyawarah Nasional :

  1. Ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.
  2. Apabila melalui cara seperti di atas tidak tercapai kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara, dan keputusan dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak.
  3. Bila diadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan, maka :
    • Setiap Anggota Biasa memiliki 1 (satu) hak suara.
    • Setiap Anggota Utama memiliki 2 (dua) hak suara.
    Musyawarah Nasional I dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional I AMBI
Pasal 20
Musyawarah Nasional Luar Biasa
  1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan atas hal-hal yang amat mendesak, seperti :
    • Pergantian Ketua Dewan Pimpinan Harian sebelum habis masa jabatannya.
    • Pembubaran organisasi.
  2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan atas permintaaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Anggota Utama dan Anggota Biasa, atau atas permintaaan Dewan Pimpinan Harian yang didukung sekurang-kurangnya � (setengah) jumlah Anggota Utama dan Anggota Biasa.
  3. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan Musyawarah Nasional.
  4. Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah sama dengan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Nasional.
Pasal 21
Rapat Komisariat
  1. Rapat Komisariat diselenggarakan sekali dalam setahun oleh Dewan Komisariat.
  2. Rapat Komisariat berwenang untuk :
    • Menyusun dan menetapkan garis-garis besar program kerja untuk masa 1 (satu) tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari hasil kerja Musyawarah Nasional.
    • Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Komisariat.
    • Menerima dan/atau menolak pertanggungjawaban Ketua Komisariat.
Pasal 22
Masa Jabatan
  1. Masa jabatan Dewan Pimpinan Harian, Dewan Komisariat dan Dewan Pakar adalah 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
  2. Setelah masa jabatan Dewan Harian, Dewan Komisariat dan Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 ( satu ) Pasal ini habis, Dewan Pimpinan Harian, Dewan Komisariat dan Dewan Pakar dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 1 ( satu ) kali lagi masa jabatan.
  3. Dewan Pimpinan Harian, Dewan Komisariat dan Dewan Pakar harus sudah terbentuknya salambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa jabatan kepengurusan lama. Apabila karena satu dan lain hal Dewan Pimpinan Harian, Dewan Komisariat dan Dewan Pakar baru belum terbentuk, maka kedudukan Dewan Pimpinan Harian, Dewan Komisariat dan Dewan Pakar yang masa jabatanya telah berakhir itu tetap berjalan sebagai Dewan Pimpinan Harian, Dewan Komisariat dan Dewan Pakar dengan status demisioner.

div>

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 23
Sumber dan Pengelolaan Keuangan

Sumber keuangan AMBI diperoleh dari :

  1. Dana yang disetor oleh para Anggota Biasa dan Anggota Utama.
  2. Iuran keanggotaan dan Iuran Tahunan.
  3. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
  4. Pendapatan-pendapatan lain yang sah.
  5. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh DPH ditingkat pusat dan oleh DK ditingkat cabang.
Pasal 24
Iuran
  1. Kewajiban dan besarnya iuran keanggotaan dan Iuran Tahunan ditentukan oleh DPH.
  2. Sangsi Iuran Tahunan :
    • Peringatan Pertama : Diberikan apabila anggota lalai membayar Iuran Tahunan dalam masa 6 (enam) bulan dan disertai dengan pemberitahuan bahwa Hak Suara-nya dicabut.
    • Peringatan kedua : Diberikan apabila anggota lalai membayar Iuran Tahunan dalam masa 12 (dua belas) bulan dan disertai dengan pemberitahuan bahwa anggota yang termaksud akan kehilangan keanggotaannya.
Pasal 25
Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dibuat oleh DPH ditingkat pusat dan oleh DK ditingkat cabang secara periodik setiap akhir tahun buku. Pada setiap akhir masa kepengurusan, Laporan dan Neraca Keuangan AMBI dilaporkan kepada Musyawarah Nasional. Pembukuan dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas, wajib diaudit oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Dewan Pakar pada setiap akhir masa kepengurusan.

BAB VII
PERUBAHAN

Pasal 26
Pengubahan Anggaran Dasar
  1. Anggaran Dasar AMBI dapat diubah, disempurnakan atau disesuaikan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan 15.
  2. Keputusan untuk melakukan pengubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1) Pasal ini, dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya duapertiga Anggota yang hadir dan mempunyai hak suara.
  3. Hasil pengubahan atas Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2) Pasal ini, dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) anggota yang hadir dan mempunyai Hak suara.

BAB VIII
PEMBUBARAN

Pasal 27
Pembubaran AMBI
  1. Pembubaran AMBI dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu, dan diusulkan serta dihadiri oleh sekurang-kurangnya � (tigaperempat) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
  2. Dalam hal terjadi pembubaran sebagai termaksud dalam Ayat 1) Pasal ini, maka pimpinan Musyawarah Nasional Luar Biasa pada saat pembubaran terjadi,bersama DPH periode terakhir, wajib membentuk panitia Likuidasi.
  3. Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 ) Pasal ini, terdiri dari unsur-unsur yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa.
  4. Panitia Likuidasi mempunyai kewenangan penuh guna melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam merumuskan kebijaksanaan untuk menyelesaikan segala akibat yang ditimbulkan dari pembubaran AMBI dan semua pihak yang bersangkutan diwajibkan memberikan bantuan bila diminta Panitia Likuidasi.
  5. Apabila terdapat dana/kekayaan lebih saat pembubaran AMBI, setelah dikurangi hutang dan kewajiban lainnya, agar dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan bidang material Indonesia yang ditentukan oleh Panitia Likuidasi.
  6. Apabila terdapat hutang atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada saat pembubaran AMBI, dibebankan kepada seluruh Anggota DPH dan Dewan Pakar secara proporsional dan untuk maksud tersebut Panitia Likuidasi akan melakukan penjajakan kepada segenap Anggota DPH dan Dewan Pakar yang bersangkutan untuk selanjutnya dimuat dalam laporan akhir Panitia Likuidasi.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 28
Ketentuan Penutup

Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Pimpinan Harian.